Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), pada hari Senin, 3 Maret 2025, menyerukan Pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap yang lebih tegas dalam mengutuk serangan yang terjadi di Gaza melalui berbagai forum internasional. Beliau menekankan pentingnya mendesak pembukaan jalur bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Gus Fahrur menyatakan bahwa perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina, adalah tanggung jawab seluruh masyarakat internasional. Tindakan kekerasan yang terjadi dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ancaman bagi perdamaian dunia. Sangat tidak berperikemanusiaan dan menodai perdamaian dunia, tegasnya.
Perlu diketahui bahwa fase pertama gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang mencakup peningkatan bantuan kemanusiaan, telah berakhir pada hari Sabtu, 1 Maret 2025. Saat ini, hanya perbatasan Rafah yang berbatasan dengan Mesir yang terbuka.
PBNU secara resmi meminta Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terkait situasi ini. Sebelumnya, Israel telah mendesak Hamas untuk menerima proposal perpanjangan gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat (AS).
Hampir seluruh wilayah Gaza berbatasan langsung dengan daerah yang dikuasai oleh Israel. Saat ini, Israel telah menghentikan seluruh bantuan dan pasokan barang ke Jalur Gaza, memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan mengenai fase kedua perundingan, di mana Hamas diharapkan membebaskan puluhan sandera yang tersisa sebagai imbalan atas penarikan pasukan Israel dan gencatan senjata permanen. Israel menyatakan dukungannya terhadap proposal perpanjangan fase pertama gencatan senjata hingga Ramadan dan Paskah, atau sekitar tanggal 20 April.
Situasi terkini di Gaza sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari komunitas internasional. Penting bagi semua pihak untuk mengutamakan dialog dan mencari solusi damai demi mengakhiri konflik dan meringankan penderitaan rakyat Palestina.
